Langsung ke konten utama

SEJARAH PENGIBARAN BENDERA PAPUA BARAT TAHUN 1961




Ketika Papua Barat masih menjadi daerah sengketa akibat perebutan wilayah antara Indonesia dan Belanda, tuntutan rakyat Papua Barat untuk merdeka sebagai negara merdeka sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.  Memasuki tahun 1960-an para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik lewat sekolah Polisi dan sebuah sekolah Pamongpraja (Bestuurschool)  di Jayapura (Hollandia), dengan mendidik 400 orang antara tahun 1944-1949 mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat.

Selanjutnya atas desak-kan para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik, maka pemerintah Belanda membentuk Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea). Beberapa tokoh-tokoh terdidik yang masuk dalam Dewan ini adalah M.W. Kaisiepo dan Mofu (Kepulauan Chouten/Teluk Cenderawasih), Nicolaus Youwe (Hollandia), P. Torey (Ransiki/Manokwari), A.K. Gebze (Merauke), M.B. Ramandey (Waropen), A.S. Onim (Teminabuan), N. Tanggahma (Fakfak), F. Poana (Mimika), Abdullah Arfan (Raja Ampat). Kemudian wakil-wakil dari keturunan Indo-Belanda adalah O de Rijke (mewakili Hollandia) dan H.F.W. Gosewisch (mewakili Manokwari). 

Setelah melakukan berbagai persiapan disertai dengan perubahan politik yang cepat akibat ketegangan Indonesia dan Belanda, maka dibentuk Komite Nasional yang beranggotakan 21 orang untuk membantu Dewan Nieuw Guinea dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Komite ini akhirnya dilengkapi dengan 70 orang Papua yang berpendidikan dan berhasil melahirkan Manifesto Politik yang isinya:
  1. Menetukan Nama Negara            : Papua Barat
  2. Menentukan Lagu Kebangsaan   : Hai Tanahku Papua
  3. Menentukan Bendera Negara     : Bintang Kejora
  4. Lambang Negara Papua Barat  : Burung Mambruk dengan semboyan “One People One Soul”.
Rencana pengibaran bendera Bintang Kejora tanggal 1 November 1961 tidak jadi dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Belanda. Tetapi setelah persetujuan dari Komite Nasional, maka Bendera Bintang Kejora dikibarkan pada 1 Desember 1961 di Hollandia, sekaligus “Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat”. Bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus”. Deklarasi kemerdekaan Papua Barat ini disiarkan oleh Radio Belanda dan Australia. Momen inilah yang menjadi Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat secara de facto  dan de jure  sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.


Natho - Salam _ (muye_voice@fwp)

Komentar

  1. Karangan cerita yang bagus, hahaha,.. Dgn meyode cocoklogi,. Kasihan

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ORANG MEE-PAGO Tahun 1950-an

Karel Gobai Pejuang Orang Gunung pertama Karel Gobay menjadi anggota NGR mewakili Meepago dan Lapago. Pada tahun 1940-an Karel Gobay sudah belajar hidup berinteraksi dengan orang2 barat di Australi bersama dgn Zakeus Pakage. Di Parlemen ia banyak menyuarakan masalah kematiaan dan gizi buruk yg dialami oleh orang Suku Lanny, Wamena Lembah, walak dan lainya. Atas jasanya, daerah daerah Lapago menjadi pusat perhatian. Natho - Salam _ (muye_voice@fwp)

FOTO: FRI- WP GANDENG AMP MELAKUKAN AKSI DEMONTRAN DI BANDUNG

Puluhan Mahasiswa/i yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi demontran di depan Genung Merdeka, Jl. Asia Afrika Bandung jawa barat, Senin (20/3). Mereka mendesak PT. Freeport Indonesia untuk ditutup dan Memberikan penentuan Nasib sendiri solusi demokrasi bagi rakyat Bangsa West Papua. Dalam Demontransinya terlihat Orasi saling bergantian oleh para orator yang tuntutannya bermuara pada desakan "tutup Freeport dan Penetukan Nasib sendiri solusi demokrasi bagi Bangsa Papua". Ancotex - Salam _ (muye_voice@fwp)  

FOTO: FRI-WP DAN AMP MELAKUKAN AKSI DAMAI DI BANDUNG

Puluhan Mahasiswa yang terganbung dalam FRI-WP (Front Rakyat Indonesia Untuk WEST PAPUA) dan AMP (Aliansi Mahasiswa Papua KK-Bandung) tanggal 20 maret 2017. FRI-WP dan AMP mendesak bahwa adanya PT Freeport di Papua ancaman bagi rakyat Papua Maka, mereka menuntut untuk segera tutup PT.Freeport dan Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Rakyat Papua. Karena adanya PT. Freeport ini, rakyat Papua hidup tidak tenang dalam artian bahwa Pelanggaran HAM trus berlanjut di bumi Papua. Natho - Salam _ (muye_voice@fwp)